Luthfi 'Afif *)
Pada pemerintahan baru ini sering kali terjadi gejolak-gejolak yang timbul. Mulai awal kepemimpinan Presiden Jokowi, sudah muncul dua kubu yang sepakat dengan pemilihan daerah langsung dan yang satunya memilih tidak langsung. Kisruh KPK vs POLRI, semakin memberi dampak negatif pada penyelenggaraan negara dan pembangunan. Hal ini terbukti dengan fenomena sosial hari ini yang begitu banyak masalah. Dimulai dengan masalah BBM yang fluktuatif mengikuti harga minyak dunia, ketidak stabilan harga bahan pokok sampai nilai rupiah yang melemah. Kisruh yang terjadi bukan hanya dilakoni institusi negara atau pun pemerintah, tapi dialami juga oleh partai politik. Padahal jelas Praktisi Politik dan Parpol mempunyai peran ekstra dalam mewarnai kondisi pemerintahan. Ketika Parpol tak mampu menjaga kestabilan internal akan turut serta mewarnai gejolak pemerintahan.
Kekisruan terjadi mulai dari internal partai politik sampai dengan koalisi
partai politik yang tercerminkan lewat KMP vs KIH. Kegaduhan yang terjadi juga
berimbas pada ranah pemerintahan. Bahkan kekisruhan internal partai sudah
menjangkiti dua partai besar yaitu: PPP dan Golkar. Hal ini dipicu oleh
perbedaan sikap dalam memberikan dukungan kepada salah satu dari dua pasangan calon presiden dan calon wakil
presiden. Kedua ketua umum dari partai tersebut mendukung pasangan Prabowo
Subianto sedangkan pihak lain ada elit partai yang ingin mendukung Jokowi-Jusuf
Kalla.
Kegaduhan kedua Parpol tersebut mulai meningkat ketika kedua belah pihak
yang bertentangan sikap politik itu saling memecat dan saling memaksakan ego
masing-masing. Visi mengedepankan rakyat telah terabaikan akibat
otoritarianisme. Akibatnya, rekonsiliasi menjadi kian sulit. Ketika konflik
dibawa ke pengadilan, keputusan hakim pun tidak cukup memberikan resolusi
konflik di antara pihak-pihak yang bertikai di PPP dan Golkar.
Dalam tulisan pendek ini saya ingin
menjelaskan tentang gejolak yang terjadi di partai Golkar dan solusinya. Karena
bagi saya hal ini menarik, melihat partai ini yang dulunya kokoh layaknya
beringin yang tak tergoyahkan dihantam badai. Seperti yang telah kita ketahui
partai ini telah menjadi mesin politik Orba yang telah berjasa banyak teradap
masarakat namun dosanya juga banyak terhadap masyarakat. Partai yang dulu
tumbuh untuk menyikapi gejolak politik yang terjadi pada era pemerintahan Soekarno,
partai yang dulunya bernama Sekretariat Bersama Golongan Karya, yang diisi oleh
fungsionalis dan di gawangi oleh para militer.
Seperti yang terlihat sekarang, berbagai macam fenomena konflik yang
terjadi di internal partai telah menggejala. Di antaranya fenomena perpecahan Partai
Golkar yang saat ini semakin parah. Sikap kekakanak-kanakan telah melanda elit
partai tersebut. Terlihat kubu Agung Laksono cs, dan kubu Aburizal cs melakukan
kongres di forum berbeda.
Perpecahan ini semakin parah ketika Menhukum HAM menerbitkan SK untuk Agung
Laksono dan membuat Agung Laksono semakin congkak. Sementara Abu Rizal Bakri tak
mau mengalah dan terus melakukan gugatan-gugatan hukum untuk mencari keadilan.
Partai Golkar yang terkuat selama rezim Orde Baru terbukti tak mampu menyemai
demokrasi di internal partai. Politisi terlihat kerdil karena tak mampu
memecahkan masalah di dalam rumah sendiri.
Masalah yang melanda Golkar ini dibawa sampai ke mimbar hukum. Hal seperti
ini membuktikan bahwa politisi Golkar tidak mampu mengatasi konflik. Tidak memainkan
seni politik sebagai cerminan negatif terhadap masarakat. Karena bagaimana mau
menyelesaikan persoalan negara yang begitu luas dan komplek, sedangkan
persoalan internal partai terseok-seok tidak mampu menembus jalan keluar.
Goncangan dalam internal sudah sejak dari dulu, ini terlihat ketika Surya
Paloh, Wiranto, Sutiyoso, telah membuat partai sendiri-sendiri. Namun yang paling
mencengangkan saat ini ketika perpecahan tak terbendungkan. Kedua kubu ini akan
mengantarkan Golkar ke masa paling kelam.
Perpecahan ini akan membuat beringin yang suduh tua menjadi roboh. Solusinya,
seharusnya sesepuh-sepuh yang berpengaruh segera mengingatkan kedua kubu
tersebut agar terjadi kesepakatan damai. Sebab kalau memaksakan kehendak
masing-masing, pohon beringin ini akan mati menjadi keniscayaan.
Melihat iklim poitik di Indonesia yang penuh gejolak, Indonesia bisa
dikatakan negara yang rawan dengan konflik politik. Dan juga Indonesia rawan
dengan konflik yang terjadi dalam masarakat. Baik masalah ras, suku atau pun
agama. Karena ke-bhineka-an yang terbangun di Indonesia belum matang. Di sisi
lain hubungan demokrasi belum terwujud dengan apik. Karena yang terjadi,
demokrasi di Indonesia hanya terlihat simbolis waktu pemilu saja. Dan itu pun
terkebiri oleh praktek-praktek money
politic atau pun serangan fajar yang tidak mendidik rakyat dalam mencapai
kesadaran dan sikap poltik. Setelah mengalami masa kelam selama 32 tahun,
demokrasi telah dipasung dengan gaya kepimimpinan congkak dan fasis, barulah
1998 muncul reformasi yang membawa pengaruh terhadap lembaga politik. Akan tetapi
budaya politik yang partisiapatif masih minim. Karena antek-antek Orde Baru
masih mengangkangi pemerintahan. Akhirnya budaya politik lama semacam otoritarianisme,
kolusi, korupsi dan nepotisme politik terus dibudayakan dalam aktifitas
politik.
Dengan demikian, budaya politik demokratis tidak sepenuhnya terwujud dalam
parpol. Parpol dikuasai oligarki yang tidak memberikan ruang bagi dialog dan
akomodasi terhadap pendapat yang berbeda. Kepemimpinan parpol dari pusat hingga
cabang bersifat nepotistik.
Golkar yang saat ini mengalami goncangan harus segera diatasi, reformasi kepartaian
harus terus berlanjut agar demokrasi tidak hanya di awang-awang. Tapi dapat
terwujud dengan nyata. Sehingga pemerintahan dapat berfungsi dengan efektif.
Untuk itu Parpol perlu membenahi kelembagaannya. Parpol tidak akan pernah bisa
kuat jika pemimpin dan para anggotanya sering berganti parpol (oportunis) atau
bahkan mendirikan Parpol baru.
ConversionConversion EmoticonEmoticon